Sekolah Kita (Tidak) Dibangun Atas Dasar “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”

 

Unsplash.com

Sebenarnya, bagaimana sih kita (termasuk juga anak/adik kita) memandang sekolah?. Saat saya berada di fase ini (lulus dari sekolah) dan menyaksikan generasi sesudah saya yang masih bersekolah, saya merasa bahwa sekolah di mata mereka merupakan tempat yang kurang menyenangkan. Konklusi ini saya dapat dari beberapa variabel yang kasat mata. Pertama, karakter beberapa guru yang sering menggertak. Saya tidak mengesampingkan unsur manusiawi seorang guru, di mana ketika ada siswa yang berbuat tak semestinya akan menyulut emosi guru. Ini  adalah hal yang natural dan bukan ini yang saya maksud “sering menggertak”.

Guru yang “sering menggertak” yang saya maksud adalah guru yang hampir tiap waktu mengintimidasi para murid dengan amarahnya. Padahal, yang menjadi penyebab hal tersebut biasanya adalah perkara kecil, yang semestinya tidak sampai membuat amarah manusia―pada umumnya―berapi-api. Guru yang semacam ini di mata murid adalah sosok yang mengerikan, alih-alih sosok yang pantas untuk disegani. Bahkan, guru dengan karakter seperti ini dapat menjadi penyebab terbesar seorang murid tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Contoh, guru ini mengajar Bahasa Inggris. Lantaran karakternya, sebagian besar murid yang ia ajar “membenci” pelajaran Bahasa Inggris.

Kedua, PR dengan porsi yang nggak ngotak. Dulu saat saya masih sekolah, ada segelintir guru yang sering “meromantisasi” PR. Mereka umumnya melontarkan kalimat ini, “Kalau tidak diberi PR, kalian tidak akan belajar/membaca”. Mungkin pernyataan ini ada benarnya, tapi saya tidak mutlak setuju. Jika pernyataan itu dikatakan oleh guru yang memberi PR sewajarnya, tentu tak menjadi masalah. Namun, bila yang mengatakan adalah guru yang memberi PR di luar batas normal, saya kira itu kurang bijak.  PR sendiri bukan satu-satunya solusi untuk membuat para murid mau belajar. Kadang, jumlah PR yang nggak ngotak justru menelurkan kebiasaan-kebiasaan negatif (contohnya, para murid sepakat dalam ketidakjujuran). Realita ini jelas berbanding terbalik dengan pernyataan sebagian guru yang “meromantisasi” PR tadi.

Ketiga, budaya warga sekolah yang acuh tak acuh terhadap praktik bullying. Beberapa orang menganggap bahwa bullying adalah interaksi sosial biasa. Mestinya pandangan semacam ini tidak ada pada diri mereka yang waras. Guru―sebagai sosok yang umurnya lebih tua dan disegani oleh sebagian besar warga sekolah lainnya―harusnya mengambil tindakan tegas atas praktik bullying. Sayangnya, pemandangan yang sering saya lihat adalah guru cenderung tak mau repot dengan praktik bullying. Guru biasanya sekadar menyuruh pelaku meminta maaf pada korban (atau lebih parahnya lagi justru “menegur” korban karena tak bisa melindungi dirinya sendiri). Selepas itu? Sudah, tak ada tindakan lanjutan yang lebih tegas. Ironis memang!.

Semua variabel yang telah disebut di atas itu dari perspektif murid. Lantas, bagaimana dengan sudut pandang guru (utamanya guru baru)?. Barangkali sudah bukan rahasia lagi bahwa guru baru (dan muda) kerap dijejali pekerjaan yang tak ada habisnya. Yah…..kalau diberi gaji yang sepadan sih, silakan saja. Masalahnya, gaji yang diberikan ke guru baru dengan jumlah pekerjaan yang luar biasa itu, sangat jauh dari kata “layak”. Solusi dari masalah jumlah gaji guru honorer tampaknya masih belum menemui titik terang. Jika kita sudah mafhum akan hal tersebut, mestinya kita melimpahkan pekerjaan secara adil pada tiap guru, bukan malah menumpahkan semuanya pada satu guru dengan bumbu manis kata “mengabdi”.

Apakah sudah cukup sampai di situ?. Tentu saja, belum. Perkara lain yang juga turut membuat kesan sekolah kurang menyenangkan adalah sikap sebagian kepala sekolah yang “karepe dewe”. Kadang, atau mungkin lebih tepatnya “kerap kali”, beberapa kepala sekolah memerintah guru lain untuk memobilisasi para murid dalam satu kegiatan. Jika dilihat sekilas, hal ini tampak seperti sebuah “pelimpahan kepercayaan” dari kepala sekolah kepada guru lain. Namun, faktanya tidak semanis itu, kawan!. Alih-alih “melimpahkan kepercayaan”, beberapa kepala sekolah tadi sebenarnya tengah “lari dari tanggung jawab”.

Mari coba kita bayangkan sebuah kasus. Ada satu sekolah yang mempunyai ekstrakurikuler drum band. Sang kepala sekolah memiliki ambisi memenangkan kompetisi drum band antar sekolah. Lantas, apa yang dilakukan kepala sekolah untuk hal itu?. Ia menyuruh 2 orang guru untuk selalu mengawal para murid ketika berlatih. Ya, tentu saja! Tanpa uang makan dan uang transport. Jika ada yang bilang bahwa waktu kepala sekolah akan terbuang sia-sia bila hanya menemani para murid berlatih drum band, oke!, pertanyaannya sekarang, ketika kepala sekolah tersebut tidak menemani para murid berlatih, apa yang ia kerjakan?. Apakah ia mengerjakan―atau setidaknya memikirkan―sesuatu demi progresivitas sekolah/para guru/murid?. Atau ia justru sekadar leha-leha di rumah, meluruskan kaki sambil mengirim pesan “anak-anak! tetap semangat & jaga kesehatan, ya! ini demi nama baik sekolah kita” di WhatsApp Group?.

Kasus di atas bukan karangan belaka. Saya tentu tidak akan meneriakkan problematika ini bila ia sekadar khayalan. Saya tidak tahu apakah di tempat lain terjadi hal yang serupa. Namun, umumnya, mereka yang punya kekuasaan―dalam hal ini kepala sekolah―akan menjadi sosok yang “memerintah”, bukan “memimpin”. Hal ini mestinya menjadi perhatian besar kita, juga di sisi lain harus menjadi bahan evaluasi bagi mereka yang merasa sedang “memimpin” sekolah (bukan mereka yang hanya bisa “memerintah” warga sekolah).

Memang benar, kepala sekolah punya hak untuk “memerintah”. Namun, yang hampir selalu dilupakan di sini adalah kewajibannya, yakni “memberi teladan”. Hal ini selaras dengan salah satu konsep pengajaran Ki Hadjar Dewantara, “Ing ngarsa sung tuladha (di depan menjadi panutan)”. Berdasar hal tersebut, saya berani melontar pertanyaan, “Apa gunanya menjadi kepala sekolah kalau tak bisa memberi teladan yang baik?”. Yah…..barangkali tujuan orang menjadi kepala sekolah itu memang bukan supaya menjadi sosok yang bisa diteladani, melainkan individu yang dapat memperkaya diri sendiri.

 Masalah yang melingkupi sekolah kita sangat kompleks. Hal ini terbukti dari banyaknya kritik netizen di media sosial terhadap kondisi pendidikan kita. Netizen A bilang begini, netizen B punya pandangan lain, netizen C punya gagasan sendiri. Sangat rumit, dan rasanya kritik dari tiap netizen terhadap pendidikan kita tidak mungkin bisa ditampung seluruhnya. Namun, ada satu garis besar yang tampak jelas di antara semua problematika pendidikan yang ada. Ia adalah fondasi didirikannya sekolah-sekolah kita. Sepakat atau tidak, sekolah kita memang (tidak) dibangun di atas fondasi “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sekolah kita justru dibangun di atas fondasi “bisnis & komersialisasi”.