“13 Bom di Jakarta” dan Warga Sipil yang Tak Semestinya Dipandang Sebelah Mata

 

imdb.com

Satu hal yang sangat ironis di ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-80 (tahun 2025) kemarin adalah kontradiksi antara tagline HUT RI ke-80 dengan realitas yang ada. “Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju”. Pertanyaannya sekarang:

1.     Apanya yang bersatu?

2.     Di mana letak kesejahteraan rakyat itu?

3.     Apa yang menjadi alat ukur Indonesia maju?

Coba lihat! Bulan Agustus (2025), bulan yang semestinya menjadi titik perayaan semua rakyat justru menjadi bulan di mana rakyat disuguhi berbagai kekecewaan dari para wakilnya. Akrobat bodoh para anggota dewan terus dipertontonkan, tak membawa empati, tak peduli musim efisiensi.

Sebagai pemilik suara dalam pemilu, rakyat punya hak penuh untuk marah atas semua ironi di atas. Kami berupaya keras menyuarakan, berharap didengarkan, tapi yang kami dapat justru kebiadaban. Satu nyawa terpampang jelas dengan sengaja dihilangkan. Itu belum termasuk nyawa-nyawa lain yang juga dihilangkan tapi tak sempat tertangkap kamera. Sejujurnya, kami sangat lelah dengan semua ini. Namun, kami sangat mencintai negeri ini. Kami hanya tak ingin negeri ini diduduki oleh sekelompok kriminal yang mengaku-ngaku sebagai wakil kami yang terpilih secara sah.

Bicara soal kriminal, ada satu film Indonesia yang saya kira sangat menarik untuk ditonton dan diresapi. Film tersebut berjudul 13 Bom di Jakarta yang rilis pada 2023 lalu dan disutradarai oleh Angga Dwimas Sasongko. Dalam film itu, dipertontonkan bahwa para kriminal selalu beberapa langkah lebih cepat daripada pemerintah. Mereka (para kriminal) mempunyai rencana yang begitu rapi dan solidaritas yang tinggi. Adapun pemerintah justru lebih sering kecolongan. Narasi seperti ini menurut saya adalah sebuah tamparan keras untuk pemerintah kita di mana mereka sering kali kurang siap dan kurang sigap ketika terjadi hal buruk yang menimpa masyarakat.

Namun, berharap mereka sadar atas kecacatan tersebut adalah tindakan buang-buang waktu. Alih-alih merasa ada yang perlu diperbaiki, mereka justru melihat sindiran-sindiran semacam itu sebagai panggung popularitas baru. Ada satu komentar dari netizen yang saya ingat masih terkait dengan fenomena ini, kurang lebih seperti ini, “Orang-orang yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat hari ini sama sekali tak berniat untuk bekerja dan mengabdi pada rakyat, mereka ingin menjadi anggota dewan ya... karena daripada mereka nganggur”. Ironis memang, tapi begitulah kenyataannya.

Oleh sebab itu, kita harus membuka mata bahwa kita memang tak bisa mengharap apa-apa dari mereka. Apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah “Rakyat Bantu Rakyat”. Kepedulian terhadap sesama harus terus dijaga, meski kita tahu kita sering dibuat bingung dan terpecah oleh buzzer-buzzer pemerintah. Ya! Sampai saat ini kita dipandang bodoh oleh pemerintah melalui narasi yang disebar oleh para buzzer tersebut. Kita dianggap sebagai manusia-manusia yang mudah diadu, yang tak mampu membedakan mana kebenaran objektif dan mana pencitraan nggilani pemerintah.

Namun, entah pemerintah sadar atau tidak, kita (warga sipil) punya potensi kekuatan yang besar. Fakta paling sederhana saja; sekarang ada begitu banyak meme tentang Jokowi sekeluarga dan Prabowo. Ini adalah bukti empiris bahwa warga sipil—khususnya dari kalangan gen Z—sangat marah dan kecewa terhadap kinerja dan perilaku orang-orang tersebut. Saya rasa meme-meme tersebut sangat efektif untuk melawan narasi sepihak dari para buzzer pemerintah. Anak-anak muda lebih bisa menangkap dan memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam konstelasi politik kita, dan ini adalah aset yang sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia.

Sebagaimana yang kita tahu, dalam demokrasi rakyat adalah si empunya suara. Para pejabat sendiri (termasuk presiden) adalah “pengemis suara”. Tetapi realitanya sekarang, pejabat-pejabat itu selalu merasa lebih berkuasa di hadapan rakyat yang memberi mereka suara. Alih-alih mendengarkan kritik lalu berbenah, mereka justru selalu merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu baik. Bahkan, Bahlil (Menteri ESDM 2025) malah berkata bahwa jika rakyat Indonesia menggantikannya sebagai pejabat, pasti akan lebih jahat darinya. Ini miris! Mengapa? Karena dengan berkata demikian, Bahlil sadar secara penuh bahwa tindakannya sebagai pejabat publik adalah tindakan jahat, dan dia tidak meminta maaf atas hal tersebut, tidak pula berjanji akan berbenah.

Melalui film 13 Bom di Jakarta saya mafhum bahwa kejahatan dan anarkisme tidak selalu lahir dari niat jahat murni. Ia bisa saja muncul dari sistem yang sengaja dibuat tidak adil dan tidak transparan. Sayangnya, pejabat kita tampak tak peduli dengan hal tersebut. Mereka akan tetap merasa tenang memperkaya diri sambil pencitraan di media selama mereka membuat kenyang sindikat kriminal. Mereka merasa punya senjata, yang apabila ada salah satu warga sipil mengganggu posisi mereka, tinggal tekan tombol “dor”. Mengerikan? Memang. Memancing amarah? Tentu saja. Tapi ingat! Warga sipil tidak selemah dan tidak sebodoh itu.

 Kasus Affan Kurniawan pada Agustus 2025 lalu adalah bukti betapa pejabat (dan aparat) sama sekali tak peduli dengan nyawa rakyatnya. Namun, di sisi lain ia juga menjadi bukti betapa kuat solidaritas antarsesama korban penindasan (dalam hal ini “rakyat”). Kasus tersebut akan abadi dalam ingatan sejarah kelam sebuah bangsa yang (katanya) subur, indah, dan permai. Saya mungkin tidak tahu di masa depan apakah akan muncul individu seperti Arok, yang punya keberanian dan rencana rapi untuk mengguncang kenyamanan kursi pejabat. Hal yang saya tahu hanyalah warga sipil sudah mulai mafhum bahwa mereka sekadar dijadikan ladang suara. Dan, semoga ini bisa menjadi titik awal perubahan orientasi warga sipil dalam memilih abdinya.